Hari Antitembakau, GAPPRI Ingatkan Jokowi tak Tunduk Regulasi Asing

Apa sebabnya? Kami menduga, karena tidak ada pihak yang mengupah untuk kampanye kesehatan yang mendasar seperti itu. 

Mengaitkan IHT dengan peraturan Kesehatan, membuat Negara tidak berdiri di tengah dengan bersikap adil dalam melindungi warga bangsanya yang berusaha dan bekerja di sektor ekonomi yang sah. 

Gappri memandang, saat ini terjadi kerancuan program dan kebijakan yang membingungkan oleh sebab pelarangan kawasan tanpa rokok yang terkesan dibuat-buat, dan banyak bertentangan dengan asas peraturan yang di atasnya (lex superior derogat legi inferiori).

"Bapak Presiden Jokowi yang bijaksana. Kami memohon, Bapak Presiden berkenan memandang lebih arif dan jeli terhadap kampanye hitam kelompok antitembakau yang mendesak Pemerintah  Indonesia meratifikasi dan aksesi FCTC. Karena begitu kita meratifikasi produk Hukum Internasional itu, kita kehilangan kedaulatan atas industri rokok nasional," tegasnya.

Sementara, kalau dicermati lebih dalam, isi FCTC itu tak lebih dan tak kurang adalah siasat dagang mutakhir rezim ekonomi kapitalis. Dengan mendompleng regulasi, mereka bisa berjualan dengan harga setinggi-tingginya dengan keuntungan sebesar-besar karena biaya promosi telah diambil alih melalui aturan yang digulirkan pemerintah sendiri. 

"Apa yang kami haturkan ini tidak berlebihan. Sebab industri farmasi multinasional telah menemukan nikotin sintetis dan tembakau sintetis. Faktanya, saat ini sudah beredar rokok yang disebut ìrokok elektrikî dengan teknologi tinggi, yang mana industri lokal tidak mampu memproduksinya," ujar Ismanu.

Dalam penutup surat, GAPPRI berharap, Presiden Jokowi mengatur dengan bijak dan adil demi untuk menjaga kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran, kejayaan, dan keutuhan lahir dan batin Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanpa perlu diatur-atur oleh pihak asing. (jpg)