Hariara Minta Pemerintah Beri Perhatian Serius Masalah Tumpang Tindih Izin Pertanahan

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (Hipakad) Hariara Tambunan meminta masalah tumpang tindih izin terhadap kepemilikan dan pengelolaan pertanahan menjadi perhatian serius Badan Pertanahan Negara (BPN).

Dia meminta BPN memperhatikan permohonan Hak Guna Usaha (HGU) lahan yang diajukan para pengusaha, tidak merugikan pengusaha lain.

"Proses dan mekanismenya harus dilaksanakan tepat sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, agar tidak terjadi tumpang tindih hak yang menimbulkan masalah di masa mendatang."

"Hal itu penting agar jangan ada keraguan, apalagi ketidakpercayaan terhadap investasi gara-gara tumpang tindih izin soal tanah dan harus bisa menjamin iklim investasi di Indonesia," ujar Hariara dalam keterangannya, dipublikasikan Rabu (19/4).

Hariara menyatakan pandangannya di sela-sela buka bersama dan santunan bingkisan lebaran kepada anak yatim dan duafa oleh DPP Hipakad, diikuti DPD Hipakad provinsi, kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Politikus senior Partai Golkar ini juga menilai peran pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam hal peningkatan investasi.

Dia menilai perlu saling mendukung dan berkolaborasi dalam mengintegrasikan berbagai pelayanan, demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang agraria dan tata ruang.

Hariara mengatakan konflik pertanahan seharusnya menjadi perhatian penting dan harus cepat diatasi oleh pemerintah, sehingga iklim usaha dan investasi terjamin kondusif untuk memajukan ekonomi daerah.