Haris Azhar Kritik Izin Tambang Untuk Ormas Keagamaan, NasDem Ingatkan Kelestarian

"Dan ini masih belum ada kejelasan mengenai bagaimana ormas keagamaan akan menangani aspek-aspek tersebut," lanjutnya.

Sementara itu, ketua DPP NasDem Atang Irawan menyebutkan jika membaca sebuah perspektif, memang negara memiliki kewajiban untuk mengatur hubungan antara masyarakat warga negara.

Atang memberi catatan bahwa urusan tambang itu bukan hanya urusan mengelola lalu mengambil input yang bisa berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat, tetapi di luar itu sebenarnya ada hal yang cukup menarik dan implikasinya cukup besar.

“Yakni terkait dengan resistensi lingkungan, itu yang saya kira menjadi catatan penting. Meskipun ada afirmasi dari negara terhadap elemen elemen bangsa ya salah satunya misalnya dari Ormas tetapi juga ini tidak menutup hak hak rakyat lain untuk mengakses dan mengelola pertambangan ini,” kata Atang. (mcr8/jpnn)