Harus Atur Calon Berkualitas tak Terjegal Biaya Tinggi

jpnn.com - BANDUNG – Pemilu untuk memilih presiden dan pemilihan anggota legislative (pileg) pada 2019 mendatang yang dilakukan secara bersamaan, diharapkan dapat mengatasi kejenuhan masyarakat melakukan pencoblosan. Harapannya, pilpres dan pileg berbarengan dapat mendorong peningkatan jumlah pemilih.

Pengamat Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Muhammad Iqbal mengatakan, pilpres dan pileg serentak selain bisa menghemat biaya, diyakini juga bisa meningkatkan partisipasi pemilih.

"Menggerus kejenuhan pemilih perlu diikuti dengan edukasi politik yang terus menerus guna meningkatkan kesadaran politik di masyarakat," katanya saat menggelar Diskusi Kebangsaan yang digelar HIMA Elektro di Kampus UPI Bandung, akhir pekan lalu.

Iqbal mengungkapkan, UU Pemilu diharapkan tak hanya sebatas mengatur hal teknis penyelenaggaraan pemilu. Namun, harus juga mengatur bagaimana pendidikan politik serta peningkatan kualitas calon legislatif dilakukan partai politik peserta pemilu.

"Jadi, sasaranya bukan hanya menghemat anggaran dan efektivitas waktu tapi juga meningkatkan kualitas caleg," ungkapnya.

Hal senada dikatakan Anggota Komisi V DPRD Jabar Youmanis Untung. Dia berharap, Revisi UU Pemilu, yang nantinya disimplifikasi menjadi satu yakni UU Penyelenggaraan Pemilu, jangan hanya berkutat pada masalah teknis saja.

Namun yang terpenting ke depan tahapan dan mekanisme pemilu memungkinkan agar calon terbaik bisa muncul tanpa terjegal faktor non teknis.

"Biaya pemilu selama ini sangat besar, juga bagi para calon. Sehingga banyak potensi pemimpin yang berkualitas tidak bisa muncul karena terjegal biaya tinggi," jelas Untung.