Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Harus Timbal Balik, Pengimpor Gula Wajib Beli Produk Lokal

Selasa, 23 September 2014 – 19:53 WIB
Harus Timbal Balik, Pengimpor Gula Wajib Beli Produk Lokal - JPNN.COM

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah yang baru terbentuk harus menelurkan kebijakan yang mendukung dan melindungi rakyatnya. Kebijakan yang pro-rakyat jangan sampai hanya sebatas slogan tapi harus diwujudkan dalam bentuk aksi.

Seperti halnya dalam melindungi petani. Komitmen kuat yang harus dibuktikan adalah mengurangi impor semua produk yang berbasis komunitas besar seperti petani dan nelayan. Minimum separuhnya harus dipangkas.

"Di catatan kami yang impornya gila-gilaan itu gula, jagung, kedelai, daging, beras, ikan-ikan. Semua itu harus dipangkas," tegas Direktur Utama PT Gendhis Multi Manis, Kamajaya saat dihubungi wartawan, Selasa (23/9).

Tak hanya itu kata dia, perusahaan yang boleh mengimpor tersebut juga harus perusahaan yang membeli produk-produk petani dan nelayan.

"Misalnya ada satu perusahaan dapat jatah (impor) 100 juta ton gula. Bayangkan Rp 10 triliun itu hanya dipegang satu orang. Itu menurut saya mesti dihapus. Separuhnya dia harus membeli produk lokal," tegas Kamajaya yang selama ini dekat dengan petani terbukti dengan pabrik gulanya dimana 100 persen berasal dari kebun plasma petani.

Dia menekankan, hal itu harus dilakukan oleh pemerintah mendatang. Kalau perusahaan tersebut tidak bersedia, jangan diberi jatah impor.

"Kalau perusahannya nggak mau, jangan dikasih sama sekali. Gampang sekali. Tinggal ambil pulpen, buat putusan yang benar. Itu saja. Jadi (impor) pangkas, minimum separuh. Itu (jatah impor) diberikan kepada mereka yang menyerap produk lokal," ungkapnya lagi.

Kamajaya mengingatkan, apapun kebijakan yang diambil pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian, kalau tidak memprioritaskan basis tenaga kerja banyak, seperti petani padi, gula, kedelai, jagung, dan nelayan, itu tidak ada gunanya.

JAKARTA - Pemerintah yang baru terbentuk harus menelurkan kebijakan yang mendukung dan melindungi rakyatnya. Kebijakan yang pro-rakyat jangan sampai

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News