Harvey

Bukan sekadar masalah penyesuaian dengan aturan formal dari luar, baik itu aturan hukum negara, agama, maupun adat istiadat. 

Dewan Kehormatan DPR mungkin saja membebaskan Harvery Malaiholo. 

Namun, publiklah yang akan menjadi hakim yang adil bagi kasus ini. 

Publik akan melihat seberapa tinggi standar moral PDIP sebagai ‘’the ruling party’’, partai pemenang dan partai penguasa. (*)

 

Jangan Lewatkan Video Terbaru: