Hasil Evaluasi SAKIP 2016, Nilai Kabupaten/Kota Naik

"Angka tersebut setara dengan nilai kurang lebih 392,87 Triliun rupiah," jelas Menteri Asman.

Di sini bisa dilihat bahwa hubungan tingkat implementasi SAKIP terhadap efisiensi dalam penggunaan anggaran sangat signifikan. SAKIP yang selama ini dianggap sebagai kumpulan dokumen semata ternyata mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara yang pada hakikatnya adalah dana yang terkumpul dari rakyat.

Hal ini tentu bertentangan dengan pesan presiden yang selalu mengarahkan instansi pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang efisien.

Birokrasi yang efisien ditunjukkan dengan penggunaan anggaran negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sejalan dengan hal tersebut, Presiden juga terus menerus menyerukan kepada instansi pemerintah untuk menerapkan e-government dalam membantu pelaksanaan tugas, menerapkan money follow program sebagai dasar penggunaan anggaran.

Di tengah kondisi tersebut, Menteri Asman memberikan apresiasi kepada beberapa kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan SAKIP secara memuaskan. Kota Bandung salah satunya.

"Pada tahun 2016 ini Kota Bandung berhasil melakukan penghematan anggaran kurang lebih 35% atau setara dengan 2 Triliun Rupiah. Kota Bandung melakukan refocusing kegiatan, yang pada tahun 2016 sebanyak 5.701 kegiatan menjadi 4.814 pada tahun 2017," ujar Menteri Asman.

Untuk semakin mendorong praktek pemerintahan yang baik (better practice government), Kota Bandung juga menerapkan aplikasi penganggaran berbasis kinerja (e-performance based budgeting).