Hasto: Soal BBM, PDI Perjuangan Dukung Kebijakan Pemerintah

jpnn.com - JAKARTA - PDI Perjuangan menegaskan sikap politiknya sebagai partai yang berada di dalam pemerintahan, dan sekaligus menjadi kekuatan penopang utama pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, mengatakan, kebijakan strategis pemerintah untuk bangsa dan negara termasuk kebijakan realokasi subsidi bahan bakar minyak merupakan pilihan yang harus diambil oleh siapapun yang memerintah.

Hasto mengatakan, PDI Perjuangan melihat bahwa arah kebijakan Jokowi dengan mengedepankan kepentingan rakyat melalui percepatan pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera, merupakan kebijakan yang tepat sebelum realokasi subsidi BBM dijalankan. 

"PDI Perjuangan meyakini bahwa Pemerintahan Jokowi secara tegas juga menjalankan kebijakan efisiensi hulu-hilir di sektor energi, melakukan audit migas, dan terus berupaya memerangi mafia migas, termasuk langkah terobosan MoU dengan Pemerintah Angola yang menghemat anggaran Rp 15 triliun," papar Hasto, Jumat (7/11).

Menurut Hasto, harus dilihat juga bahwa Jokowi memang mewarisi "bom waktu" terkait dengan buruknya kondisi fiskal akibat target pajak yang selama tiga tahun terakhir tidak pernah tercapai. Kemudian, beban carry over subsidi tahun 2012 dan 2013 serta defisit ganda di APBN dan neraca transaksi berjalan. 

Dengan demikian upaya merombak tatanan perekonomian yang tidak sehat, boros, dan sarat dengan beban hutang merupakan skala prioritas kebijakan Presiden Jokowi. "Memang tidak mudah, tapi itulah yang dihadapi Jokowi," ungkapnya.

Hasto mengatakan, tanpa bermaksud menyalahkan atas buruknya kondisi perekonomian yang diwariskan pemerintahan SBY, sudah tugas pemimpinlah untuk membereskan hal tersebut. "Dan terus menerus memastikan bahwa kebijakan realokasi BBM merupakan obat pahit untuk membuat perekonomian lebih sehat," lanjut Hasto.

Begitu kebijakan tersebut diambil, Hasto menyebut rakyat akan melihat kebijakan perbaikan saluran irigasi pertanian, bendungan, perbaikan jalan dan transportasi publik serta perbaikan kampung-kampung kumuh akan semakin deras mengalir ke rakyat.