Hatta Minta Menteri Baru Cepat Belajar

jpnn.com - MENTERI Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa meminta menteri-menteri yang baru ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak terlalu lama belajar. Mereka harus langsung tancap gas memimpin kementerian. ”Kita ingin mempercepat pembangunan dalam tiga tahun ini. Ibarat marathon, kita sekarang ini dalam periode sprint,” kata Hatta seusai membuka Rapat Koordinasi Penyelesaian RUU APBN 2012 didampingi Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Jakarta, Senin (17/10). Seperti diketahui, Presiden Yudhoyono memanggil enam calon menteri baru ke Istana, kemarin. Mereka adalah Gita Wirjawan, Amir Syamsuddin, Azwar Abubakar, Letjen Marciano Norman, dan Dahlan Iskan. Gita Wirjawan yang saat ini menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) diproyeksikan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Marie Elka Pangetu.

Amir Syamsuddin akan menduduki kursi Menteri Hukum dan HAM menggantikan Patrialis Akbar. Azwar Abubakar yang sekarang di Komisi I DPR dipersiapkan sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Djan Farid sebagai Menteri Perumahan Rakyat menggantikan Suharso Monoarfa yang mengundurkan diri. Sementara Marciano Norman akan dipercaya menjadi Kepala BIN menggantikan Sutanto. Dirut PLN Dahlan Iskan diproyeksikan menjadi Menteri BUMN. Hatta yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini tidak mempermasalahkan tergusurnya kader PAN yaitu Partialis Akbar dari kabinet. ”Pengabdian itu di mana saja. Walaupun tidak di kabinet, Pak Patrialis, tentu akan ada pos baru nanti,” kata Hatta tanpa mau menyebutkan pos baru yang dimaksud. Dia menyatakan partainya tidak mempermasalahkan lepasnya pos Kemenkum HAM.

Apalagi kursi menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi ditempati oleh kader PAN, Azwar Abubakar. ”Azwar itu representasi dari PAN. Dia menjabat ketua DPW PAN, Ketua MPP PAN, dan pernah jadi gubernur Aceh,” jelas Hatta. Beberapa kementerian juga mengalami perubahan. Misalnya Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan berubah menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sedangkan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) kembali berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hatta menegaskan tidak ada penggemukan kabinet dalam reshuffle ini, karena jumlah kementerian tetap 34. Sesuai ketentuan UU No 39/2008 tentang Kementerian Negara, jumlah kementerian tetap 34 terdiri atas 3 Menteri Koordinator dan seorang Sekretaris Negara, 20 menteri yang memimpin departemen, dan 10 menteri negara. Pria berambut perak ini membantah pengangkatan banyak wakil menteri sebagai pemborosan.

Karena wakil-wakil menteri itu pegawai negeri semua. Mereka selama ini mendapatkan gaji. Jadi tidak bisa mengukur gaji wakil menteri sebagai sebuah pemborosan. ”Yang harus dilihat adalah efektivitas dan peran mereka meningkatkan kinerja kementerian,” ujar Hatta. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi berharap kabinet hasil reshuffle lebih fokus pada pembangunan ekonomi, jangan disibukkan oleh urusan politik. Para pengusaha, katanya, sudah dua pekan ini tidak bekerja karena menunggu keputusan reshuffle kabinet. (dri)