Hayo Akui, Siapa Mengincar Kursi Menteri Desa?

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari PolComm Institute, Heri Budianto menduga polemik tentang pendamping desa bukan sekadar akibat berakhirnya masa kontrak  para eks fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Menurutnya, ada nuansa persaingan politik di balik isu itu.

Heri menyebut ada pihak yang memboncengi aksi-aksi eks fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan yang terus meminta agar secara otomatis dijadikan pendamping desa. Yang terakhir adalah adanya aksi Barisan Nasional Pendamping Desa (BNPD) di depan Istana Negara, Selasa (12/4).

Menurut Heri, sasaran tembak aksi itu adalah Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang kini dipimpin Marwan Jafar. "Ada yang memboncengi ini, apakah partai tertentu atau tokoh tertentu yang ingin duduk di Kementerian Desa,” katanya.

Heri pun menyebut pemboncengan itu tak terlepas dari kabar perombakan kabinet. “Ada kekuatan politik besar yang ingin merebut kursi Mendes," ulasnya.

Karenanya Heri mengatakan, aksi-aksi yang diboncengi itu juga dalam rangka mempengaruhi Presiden Joko Widodo terkait reshuffle. “Ada gerakan politik yang mencoba untuk mendikte presiden soal isu reshuffle yang belakangan muncul,” sambungnya.(ara/jpnn)