Heboh Rendang Babi, Pemprov DKI Ingin Sidak RM Padang, PSI: Masalahnya Apa?

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad menanggapi rencana Pemprov DKI Jakarta yang menyidak rumah makan (RM) Padang menyusul kasus rendang daging babi di Jakarta Utara.

Menurut dia, hal itu tidak perlu dilakukan karena hanya memperkeruh situasi.

"Tidak perlu dilakukan. Temuan kemarin bukan kasus pembohongan konsumen, pemilik restoran jelas menuliskan makanannya nonhalal. Jadi, masalahnya di mana?" ucap Idris, Selasa (14/6).

Dia mengatakan tindakan sidak restoran hanya mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap usaha makanan di Jakarta, terutama UMKM yang menjual hidangan Padang.

"Kalau sidak, seakan-akan sedang masif penyebaran makanan nonhalal yang ditutupi. Ada cara lain untuk mengendalikan produk nonhalal. Salah satunya, memfasilitasi sertifikasi halal," katanya.

Selain itu, anggota Komisi E DPRD ini mengingatkan pentingnya Pemprov DKI berperan dalam menjaga toleransi dan kerukunan di Jakarta.

"Masalah ini jangan dibesar-besarkan karena tidak ada pelanggaran hukum. Cuma diminta klarifikasi saja. Saling menghormati dan menghargai kepercayaan masing-masing,” kata Idris.

Diketahui, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membuka kemungkinan pihaknya bakal menyidak RM Padang untuk menghindari menu yang mengandung babi.