Heran, Banyak Lembaga Pengawas tapi Pejabat Tetap Korupsi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut Indonesia merupakan negara dengan jumlah insititusi pengawasan terbanyak di dunia. Sebagian besar lembaga adalah mengawasi keuangan negara.

"Jadi setiap daerah itu diawasi berbagai instansi. Pertama inspektorat, berjenjang dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota," ujar Jusuf Kalla saat memberi pengarahan pada Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Tingkat Nasional 2017 yang digelar Inspektorat Jenderal Kemendagri di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (30/11).

Selain inspektorat, kata wakil presiden yang beken disapa dengan inisial JK itu, masih ada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan. Sayangnya, masih saja ada pejabat yang bermasalah hukum karena penggunaan keuangan.

"Jadi ada enam lembaga pengawasan,  tapi kenapa masih ada kepala daerah, birokrat bahkan menteri yang diperiksa KPK, kepolisian dan kejaksaan?” kata JK.

‎Menurut JK, kenyataan yang ada tentu penting menjadi perhatian bersama. Apalagi aparat hukum mengambil banyak tindakan. Paling tidak sudah ada sembilan mantan menteri, 19 gubernur, bupati/wali kota dan DPRD yang terjerat hukum karena korupsi.

"Misalnya kemarin di Jambi, hampir semua anggota DPRD mengalami masalah. Ini tentu semua bisa dihindari dengan memperkuat pengawasan dan memberi penjelasan sebelum terjadi masalah hukum. Kemudian koordinasi pengawasan juga penting agar tidak bertindak sendiri-sendiri," pungkas JK.(gir/jpnn)