Herman Deru Perkuat Kolaborasi Forkopimda untuk Kamtibmas Jelang Pemilu

"Setiap informasi yang diterima bisa menjadi langkah agar gangguan kamtibmas bisa diminimalisir. Badan Kesbangpol juga harus bekerja keras agar citra baik Sumsel tidak tercoreng," tegasnya.

Menurutnya, bupati dan wali kota juga harus meminimalisir gangguan kamtibmas di daerahnya.

"Saya minta bupati dan wali kota berupaya selalu ada di wilayahnya masing-masing dan konsen terhadap kamtibmas ini," bebernya.

Kepala daerah, tegas Herman, juga harus paham terhadap tahapan demokrasi tersebut.

"Regulasi itu dinamis. Namun kepala daerah belum tentu update dengan perubahan regulasi ini. Jadi perbanyak komunikasi dan diskusi sehingga kesamaan frekuensi semakin meningkat," paparnya.

Sebab, pelanggaran demokrasi dalam pemilu dan pilkada kerap terjadi lantaran minimnya pengetahuan atas regulasi tersebut.

"Ada peserta yang melanggar karena ketidaktahuan terhadap regulasi. Seperti memasang poster di pohon. Itu memang tidak melanggar peraturan KPU, tapi melanggar perda. Jadi, info soal regulasi harus dimaksimalkan sehingga masyarakat nyaman dalam memilih dan daerah ini tetap zero konflik," tegasnya.

Kepala Badan Kesbangpol Sumsel Alfajri Zabidi mengatakan, rakor tersebut sebagai langkah untuk menyamakan persepsi dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang.