Hidayat Sebut Debat Capres Ungkap Bukti Jokowi Ingkar Janji

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Salahudin Uno (BPN Prabowo - Sandi) Hidayat Nur Wahid menilai debat kontestan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 pada Kamis (17/2) malam seakan mengonfirmasi janji-janji yang belum ditepati Joko Widodo alias Jokowi saat berkampanye pada 2014.

"Dari segi konten tadi malam itu justru semacam mengonfirmasi bahwa kritik publik dan penagihan publik terhadap janji-janji Pak Jokowi itu justru dikonfirmasi Pak Jokowi sendiri," kata Hidayat di DPR, Jakarta, Jumat (18/1).

Hidayat mencontohkan, publik selama ini bertanya-tanya tentang penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi. Hal itu pula yang ditanyakan Prabowo pada debat perdana bertema hukum, korupsi, terorisme dan hak asasi manusia tersebut.

Prabowo, kata Hidayat, selalu menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan menguatkan aparatur kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Penguatan itu juga melalui peningkatan gaji.

Dengan cara itulah aparat bisa dituntut bekerja lebih baik agar keadilan dapat ditegakkan, korupsi bisa diselesaikan, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. “Tetapi Pak Jokowi kan menyampaikan itu harus pakai merit sistem, dan terkait jaksa agung tidak masalah dari parpol atau bukan," katanya.

Hidayat menambahkan, pernyataan Jokowi telah mengonfirmasi bahwa Presiden Ketujuh RI itu tak melaksanakan janji kampanyenya saat 2014. Salah satu di antaranya adalah janji Jokowi untuk tidak akan membentuk kabinet berdasarkan transaksi politik, namun mengedepankan sistem meritokrasi.

Begitu juga soal jaksa agung dari parpol. Hidayat  sebenarnya setuju dengan pernyataan Jokowi bahwa tidak semua orang parpol buruk.

Bahkan, wakil ketua Majelis Syura PKS itu mengaku sepakat dengan Jokowi ketika memberi contoh tentang Baharudin Lopa yang notabene politikus PPP, tetapi dipercaya menjadi jaksa agung di era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. “Bedanya adalah dulu Gus Dur  ketika mengangkat Pak Baharudin Lopa tidak pernah berjanji tidak akan mengangkat jaksa agung dari parpol," ungkapnya.