Hikmah Belajar Saat Pandemi COVID-19

Mengenai akses internet yang belum memadai di pedalaman, Hamid mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk melakukan pengadaan/perluasan jaringan.

“Kami berharap tiap desa sudah tersambung internet. Koordinasi dengan kementerian tekait terus kami lakukan. Namun perlu kita ketahui, di saat kebutuhan jaringan internet kian besar, terjadi kepadatan traffic pada layanan internet tersebut,” jelas Hamid.

Di sisi lain, untuk mendukung kegiatan pembelajaran secara daring, di awal kebijakan Belajar dari Rumah (BDR), Kemendikbud telah bekerja sama dengan beberapa provider untuk memberikan paket kuota gratis kepada siswa. Nilai benefitnya beragam di masing-masing provider. Hal ini untuk memudahkan siswa mengakses internet berbagai platform pembelajaran.

“Selanjutnya kami harapkan dinas pendidikan dan kepala sekolah bisa ikut mencarikan solusi dalam pengadaan jaringan internet yang memadai bagi siswa,” pesan Hamid.

Sementara Pengamat Pendidikan Muhammad Ramli Rahim mengatakan, dalam momentum Hardiknas 2020, pemerintah perlu menyusun pedoman dasar tata kelola pembelajaran kelas jauh dan pembelajaran tanpa internet dengan tetap melibatkan siswa serta guru secara penuh tanpa melibatkan layanan pendidikan berbayar.

Disebut dasar karena guru seharusnya boleh melakukan lebih dari apa yang dipedomankan.

Pemerintah juga diminta memastikan tol langit menjangkau seluruh pelosok tanah air. Kemudian melanjutkan program digitalisasi sekolah dan memprioritaskan daerah miskin dan terkebelakang agar membantu mereka yang tak mampu membeli device sendiri.

"Pemerintah harus memastikan semua guru di Indonesia mampu menguasai teknologi dalam rangka menjalankan pembelajaran kelas jauh. Tidak perlu membuat kurikulum darurat karena proses pembuatan kurikulum yang cukup lama, guru insyaallah mampu mengelola itu dengan baik menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Inipun IGI bisa membantu pemerintah jika pemerintah membutuhkan. Apalagi jika kurikulum darurat itu masih membutuhkan bimtek lagi," beber Ramli yang juga ketum Ikatan Guru Indonesia (IGI). (esy/jpnn)