Hmmm, Sepertinya Penentang UU Ormas Ngebet Tumbangkan Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Keputusan DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sepertinya masih akan meninggalkan isu panas bagi Presiden Joko Widodo. Dalam analisis pengamat politik Boni Hargens, kelompok penentang Perppu Ormas pasti akan terus menyudutkan presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu hingga Pemilu 2019.

Menurut Boni, kubu ideologis keagamaan yang dimotori Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan kaum libertarian akan terus melemahkan citra pemerintahan Presiden Jokowi.

"Kalau diperhatikan dengan saksama, ada diksi yang sama yang dibangun oleh dua kubu ini, yaitu menuduh Jokowi sebagai diktator dan lebih tepatnya pelanggar HAM," ujar Boni di Jakarta, Rabu (25/10).

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) itu memperkirakan sikap dua kubu tersebut akan berpadu dengan partai-partai penentang pemerintah. Mereka akan memanfaatkan isu Perppu Ormas sebagai momentum untuk menebar stigma bahwa Jokowi anti-Islam.

"Akibatnya, kerumitan politik akan terus bertambah seiring memanasnya suhu pertarungan politik menuju Pemilu 2019 yang dimulai dengan pilkada serentak 2018. Terutama di daerah yang berbasis pemilih terbesar seperti Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah, isu anti-Islam akan dimainkan sebagai senjata melawan partai-partai pro-pemerintah," ucapnya.

Menurut Boni, target kelompok-kelompok tersebut kemungkinan ganda. Yaitu, memenangi Pilkada 2018 dan memenangan Pilpres 2019. Apalagi pada Pilkada DKI 2017, kata Boni, isu primordial yang dihembuskan mampu mengantarkan duet Anies Baswedan-Sandiaga Uno memenangi Pilkada DKI Jakarta. 

"Karena sasarannya pemilu dan Pilpres 2019, maka bisa dipastikan gerakan kelompok anti-Perppu Ormas sejalan dengan gerakan politik kelompok oposisi yang saat ini begitu antusias ingin menumbangkan Jokowi. Semua riak-riak politik yang ada sekarang dan yang akan terus mencuat sampai 2019 adalah skenario yang terencana dan dibangun secara sistematis oleh kubu politik tertentu," pungkas Boni.(gir/jpnn)