Hmmm... Ternyata Ini Alasan Jokowi Bentuk Pansel KPK dari Beragam Background

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo akhirnya buka-bukaan tentang alasannya memilih sembilan perempuan yang kini menjadi panitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK. Menurut pria yang akrab disapa Jokowi itu, pemilihan itu didasari background atau latar belakang masing-masing anggota pansel.

Jokowi membeber hal itu usah bertemu dengan sembilan anggota pansel pilihannya di Istana Merdeka, Senin (25/5). Kesembilan anggota pansel calon pimpinan KPK itu adalah Destry Damayanti (ketua merangkap anggota), Enny Nurbaningsih (wakil Ketua merangkap anggota), Harkristuti Harkrisnowo, Betti S Alisjahbana, Yenti Garnasih, Supra Wimbarti, Natalia Subagyo, Diani Sadiawati dan Meuthia Ganie Rochman.

Menurut Jokowi, para anggota pansel itu muncul dari berbagai latar belakang yang menurutnya penting untuk memilih calon komisioner KPK yang bisa diandalkan. "Ahli manajemen, governance, dan IT dibutuhkan agar pimpinan KPK terpilih memiliki kemampuan untuk mengelola KPK serta merancang sistem IT dalam rangka pemberantasan korupsi,” ujar Jokowi.

Menurutnya, ahli keuangan dan ekonomi serta ahli pidana pencucian uang di pansel diperlukan  agar pimpinan KPK terpilih juga memiliki wawasan terkait kejahatan ekonomi dan korupsi sumber daya. Termasuk yang berkaitan dengan pencucian uang.

Sedangkan ahli psikologi, kata Jokowi, diperlukan agar pimpinan KPK terpilih memiliki integritas, keberanian, kepemimpinan, serta mampu bekerja sama dalam sebuah tim. “Karena korupsi juga menyangkut perilaku sehingga ahli psikologi juga diperlukan,” imbuhnya.

Sedangkan sosiolog, kata Jokowi, diperlukan agar pimpinan KPK yang terpilih nanti juga memiliki wawasan mengenai konteks sosial dan budaya korupsi di dalam masyarakat.

Katenanya Jokowi berharap agar pimpinan KPK yang kelak terpilih bisa memperkuat institusi antirasuah itu. Karenanya selain menguasai hukum, kata Jokowi, pimpinan KPK juga harus dilengkapi kompetensi manajemen, pembangunan institusi, dan juga sebuah kepemimpinan yang kuat.

“Pansel juga perlu memikirkan bagaimana kelembagaan KPK bisa berkembang menjadi sebuah institusi negara yang berwibawa,” lanjut Jokowi.