HNW: Adanya Haluan Penyelenggaraan Negara Dipandang Mendesak

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) saat menutup Simposium Nasional yang bertema ‘Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Model GBHN Sebagai Haluan Penyelenggaraan Negara’, Gedung Nusantara IV, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, 29 November 2017.

“Simposium ini merupakan wujud tanggung jawab MPR untuk mendapatkan masukan tentang reformulasi sistem pembangunan nasional,” ujar Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.

Dikatakan, adanya haluan bagi penyelenggaraan negara yakni semacam GBHN, merupakan aspirasi yang muncul dari masyarakat.

MPR, lanjutnya, sangat mengapresiasi munculnya aspirasi seperti itu.

“Masalah ini merupakan isu strategis sehingga menjadi aspirasi masyarakat yang wajib dikelola dengan baik,” tambahnya.

Diakui, berbagai pikiran, gagasan, dan masukan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional telah diterima MPR.

Semua masukan tersebut memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya keberadaan ‘haluan negara’ sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

“Berbagai pendapat dan pandangan menyatakan haluan negara dipandang mendasar dan mendesak,” ujarnya.