Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

HNW: Demokrasi Bukan Bidah

Minggu, 03 Maret 2019 – 14:49 WIB
HNW: Demokrasi Bukan Bidah - JPNN.COM
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Foto: Humas MPR

jpnn.com, JAKARTA - Di hadapan warga Jakarta, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan selama ini MPR melakukan sosialisasi dengan melakukan kerja sama dengan seluruh komponen masyarakat. "Dari pusat hingga daerah bahkan sampai luar negeri," ujar HNW saat Sosialisasi Empat Pilar MPR, di Pejaten Timur, Jakarta Selatan, Minggu (3/3).

Menurutnya, sosialisasi perlu dilakukan agar hak warga untuk mengetahui dasar dan konstitusi negara terpenuhi.

Dijelaskan, sosialisasi merupakan amanat dari UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3. "Dari sinilah salah satu tugas MPR adalah melakukan sosialisasi," paparnya.

Diungkapkan HNW, kegiatan ini dilakukan oleh MPR sejak periode 2004-2009. "Periode ini mempersiapkan bahan-bahan sosialisasi", paparnya. Pada MPR periode 2009-2014, agar kemasan menarik maka kegiatan yang dilakukan dinamakan Sosialisasi Empat Pilar MPR.

Dijelaskan, sosialisasi dilakukan agar masyarakat paham akan sejarah bangsa, mengerti demokrasi, dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian.

Diakui ada sebagian masyarakat yang menganggap demokrasi adalah bidah. Anggapan seperti itu dibantah oleh HNW. Demokrasi menurutnya adalah sarana, wasilah, untuk kemaslahatan. "Demokrasi bukan bidah", tuturnya. "Tak semua dari Barat adalah bidah", tambahnya. Demokrasi dikatakan sama seperti dengan sekolah, radio, televisi, yang semuanya merupakan sarana.

Dengan menjelaskan demokrasi bukan bidah diharapkan masyarakat, ummat Islam, menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu. "Jangan Golput", tegasnya. Golput dianggap membahayakan kepentingan masyarakat.

Di hadapan ratusan warga, HNW memaparkan bahwa sosialisasi juga untuk mengabarkan bahwa kedaulatan sekarang diberikan kepada rakyat. Hal ini bisa terjadi setelah UUD diamandemen. Dulu memilih Presiden dilakukan oleh anggota MPR. Setelah diamandemen maka sekarang Presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) membantah anggapan kalau demokrasi itu bidah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News