HNW: Gunakan Anggaran APBN Untuk Memenuhi Kebutuhan yang Lebih Urgen

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengapresiasi semangat patriotik masyarakat Indonesia untuk membuat program patungan pembelian kapal selam.

Program, ini diinisiasi oleh Pengurus Masjid Jogokariyan Yogyakarta dan Ustaz Abdul Somad.

Menanggapi rencana itu, Hidayat juga meminta pemerintah agar bijak merespons dengan merealokasi APBN untuk program-program yang memang sangat urgen seperti pembaharuan Alutsista.

Inisiatif pembelian kapal selam tersebut, kata Hidayat sebagai respons konstruktif dari peristiwa tragis tenggelamnya KRI Nanggala 402 dan gugurnya 53 personel-personel terbaik Angkatan Laut.

“Saya sangat mendukung inisiatif masyarakat membuat gerakan tersebut. Ini jadi seperti mengingatkan pada sejarah dulu, dimana umat Islam di Aceh patungan membantu Pemerintah Republik Indonesia di awal kemerdekaan, untuk membeli pesawat pertama yang dimiliki pemerintah Indonesia,” ujar HNW melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (27/4/2021).

Menurut HNW, inisiatif ini semestinya juga menjadi kritik dan pengingatan bagi pemerintah agar lebih bijak dalam pembuatan anggaran. Jangan sampai hal-hal yang sangat urgen seperti soal alutsista tidak diprioritaskan, sementara proyek-proyek yang tidak urgen malah didahulukan. Dengan adanya gerakan masyarakat itu, semestinya Pemerintah segera melakukan realokasi APBN untuk Alutsista serta program mendesak lainnya.

HNW sapaan akrabnya mengatakan ada berbagai kebijakan keuangan pemerintah yang cenderung tidak memenuhi aspek urgensi dan manfaatnya bagi Bangsa dan Negara sehingga dengan terjadinya gerakan patungan dari Masyarakat tersebut mestinya Pemerintah segera lakukan realokasi anggaran untuk berbagai program yang lebih urgen dan menjadi hajat Rakyat, Bangsa dan Negara.

Dia mencontohkan anggaran pembangunan ibukota negara yang memakan dana APBN hingga Rp 89 triliun. Padahal dengan masih berlangsungnya covid-19 beserta.dampaknya, juga terbatasnya APBN yang masih mengandalkan hutang LN, perpindahan ibukota tidak urgen untuk saat ini. Atau suntikan Rp 20 triliun untuk BPUI dalam menyelesaikan kasus Jiwasraya yang bermasalah karena korupsi.