Honorer K1 Tuding Pemerintah Lelet

JAKARTA--Forum Honorer Kategori Satu (K1) Nganjuk menuding pemerintah lepas tangan dengan masalah hasil audit tujuan tertentu (ATT).

Mereka merasa dipimpong  pemerintah karena Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) saling lempar tangan.

"Kami ke Kantor BKN untuk mempertanyakan hasil ATT diminta ke tim pokja KemenPAN-RB dan BPKP. Di sini kami malah disuruh ke BKN dengan alasan otoritas ada di BKN. Kok antarpemerintah tidak becus begitu. Diombang-ambing begini kan sangat tidak enak," ketus Ketua Forum Honorer K1 Nganjuk Sajianto didampingi Wakil Ketua Basori di media center KemenPAN-RB, Jakarta, Rabu (3/7).

Keduanya membeberkan data usulan honorer K1 Nganjuk awalnya 1.531 orang. Dalam verifikasi validasi (verval) tahap pertama, 1.296 orang dinyatakan memenuhi kriteria (MK). Kemudian data tersebut di-quality assurance (QA) lagi dan hasilnya yang MK tetap 1.296 orang.