HRW Kecam Aksi Kekerasan Di Thailand

Rabu, 14 April 2010 – 09:34 WIB

SEDIH: Anggota keluarga korban yang tewas menyambangi jenasah di Monumen Demokrasi di Bangkok, Thailand. Foto: Agung Putu Iskandar/Jawa Pos

BANGKOK - Gerakan Kaus Merah yang melumpuhkan Thailand dalam beberapa pekan terakhir mengundang keprihatinan internasional. Pegiat HAM dari New York Amerika Serikat Human Right Watch (HRW) mengutuk keras terjadinya aksi bentrokan jalanan antara demonstran Kaus Merah versus aparat keamanan Minggu (10/4) akihr pekan lalu. Bentrokan itu, menewaskan tujuh belas warga sipil dan empat tentara. Lebih dari 800 orang dikabarkan mengalami luka serius. HRW menyesalkan sikap tentara Thailand yang menggunakan cara-cara represiv dengan tembakan peluru tajam dan granat.

"Ini merupakan kekerasan politik paling mematikan dalam dua dasa warsa terakhir di Thailand," kecam salah seorang direktur HRW Brad Adams dalam pernyataan tertulisnya. Pada saat bersamaan, Brad Adamas mendesak agar pemerintah dan demonstran kaus merah untuk duduk bersama guna mengakhiri konflik tersebut. Dan masing-masing bertanggung jawab atas pasukan maupun massanya. "Aparat Thailand harus menjamin agar para pelanggarnya diselidiki dan dibawa ke meja hijau," ujar Brad menegaskan.

:TERKAIT Selain itu, HRW juga menyerukan agar kedua belah pihak segera bersepakat untuk mengakhir konflik terbuka yang sudah mengancam keselamatan sipil tersebut. "Pemerintah segera mencari jalan damai, dan mencari solusi agar pasukan kaus merah mengakhiri aksi demonstrasinya. Pemerintah harus mencari solusi, dan menemukan jalan keluar bagaimana menjinakkan kaus merah yang sudah bersumpah akan terus berunjuk rasa sampai pemerintah membubarkan parlemen dan mengadakan pemilu."

Selain itu, HRW juga menyerukan agar pemerintah segera mencabut kebijakan mensesor media terutama stasiun televisi milik pendukung kaus merah. Selama konflik, pemerintah telah mensensor ketat 10 stasiun pemancar radio dan televisi, serta sedikitnya 36 situs internet. "Akibat kemelut politik yang terjadi, kini masa depan wartawan dan media di sana dalam keadaan bahaya," jelas Brad.