Hubungan Kuasa Hukum Guru Honorer dengan Ketum PGRI Makin Panas

“Hak untuk bela diri di Konkernas dihalangkan,” tambah Asrun.

Dia menegaskan, dalam Pasal 11 ayat 3 ART PGRI memberi hak membela diri kepada Pengurus PGRI di Konkernas. Pemberhentian anggota PB PGRI harus dipertanggungjawabkan dalam Konkernas.

“Unifah harus dipecat, karena telah melanggar AD/ART PGRI,” tambah pengacara yang sering menangani sengketa hasil Pilkda di MK ini.

Andi Asrun akan meminta PN Jakarta Pusat menghukum Unifah membayar ganti rugi senilai Rp1,-.

“Di tengah krisis ekonomi, sebagian rakyat Indonesia cari satu rupiah pun sulit sekali,” sambung alumni FHUI.

BACA JUGA: Pendaftaran PPPK Sudah Dibuka tapi Payung Hukum Belum Ada, Alamaak!

Sebelumnya Andi Asrun juga sedang menggugat Ketum PB PGRI agar melaksanakan audit eksternal untuk dana bantuan pemerintah untuk renovasi Gedung Guru dan Kongres PGRI 2013 serta membayar kewajiban pajak segala pengeluaran di tahun 2017/2018.

"PN Jakarta Pusat akan memulai pemeriksaan gugatan pada Selasa, 12 Februari ini," tutupnya.