ICW : KPUD Harus Steril Money Politic

Minggu, 28 Desember 2008 – 21:50 WIB

Soal adanya dugaan money politic, pelapor kasus dugaan korupsi haji itu juga mengharapkan ada penyelesaian secara tuntas hingga ke pengadilan. ”Ini kan ranah politik. Dalam kontek dugaan money politic diharapkan tidak diselesaikan secara politik atau secara adat. Sebab itu bisa menjadi preseden buruk. Artinya itu harus diselesaikan dibuktikan di pengadilan. Ya, langkah pertamanya lapor polisi. Kalau lapor KPK (komisi pemberantasan korupsi) rasanya terlalu jauh. Tapi poin itu tadi harus berujung di pengadilan,” cetusnya.

KPU Pusat sendiri sudah membuat keputusan cepat. Ketua KPU Prof Hafiz Anshary mengatakan dirinya mendapat belasan hingga puluhan SMS (pesan singkat) terkait kekisruhan di tubuh KPUD Sumsel, termasuk dugaan money politic dalam penjaringan KPUD di 15 kabupaten/kota se-Sumsel. Atas kekisruhan itu pula, KPU pusat langsung membentuk DK yang dipimpin Jimly Asshiddiqie, dengan sekretaris anggota KPU Endang Sulastri. Tiga anggota lain adalah dua komisioner KPU Samsulbahri dan I Gusti Putu Artha, ditambah mantan Hakim Konstitusi Prof HAS Natabaya SH LLM.(gus/jpnn)

JAKARTA - Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho memberikan apresiasi terhadap langkah

• First «
• Prev
• 1
• 2