ICW Rekomendasikan Lima Program untuk Capres-Cawapres

jpnn.com - JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menawarkan lima rekomendasi pemberantasan korupsi untuk dua pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa bila terpilih dalam Pilpres 9 Juli 2014. Rekomendasi ini diberikan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

"ICW merekomendasikan lima program utama yang harus dijalankan oleh Presiden dan wakil presiden terpilih dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi," ucap Koordinator bidang politik ICW Abdullah Dahlan dalam penyampaian Manifesto ICW untuk Program Antikorupsi Capres dan Cawapres di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Senin (9/6).

Abdullah menuturkan, lima rekomendasi itu berkaitan dengan penegak hukum, korupsi politik, korupsi birokrasi dan korupsi di sektor penerimaan dan belanja negara.

Kelima rekomendasi itu antara lain, memperkuat penegakkan hukum dalam pemberantasan korupsi; mewujudkan keadilan ekonomi dan kedaulatan sumber daya alam; meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas keuangan negara; memperkuat posisi negara atas kooptasi partai politik; dan mewujudkan birokrasi bersih dan pelayanan publik berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.

Kata Abdullah, upaya memperkuat penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan memilih pimpinan penegak hukum dan unit pemberantasan korupsi yang bersih berkomitmen, serta optimalisasi langkah penindakan perkara korupsi.

"Atau dengan mendorong langkah pemberian efek jera terhadap koruptor melalui penerapan pembuktian terbalik, mengeksekusi koruptor yang telah diputus berkekuatan hukum tetap, menghukum berat dan memiskinkan koruptor, mendorong regulasi pro-antikorupsi seperti Revisi UU Tipikor, RUU perampasan aset, termasuk memperkuat sinergitas dan dukungan bagi lembaga penegak hukum," papar dia.

Untuk upaya mewujudkan keadilan ekonomi dan kedaulatan sumber daya alam, ICW merekomendasikan Capres-Cawapres melaksanakan pengelolaan perpajakan transparan dan akuntabel. Serta mewujudkan tata kelola SDA berkelanjutan, menjalankan politik pengelolaan anggaran berlandaskan kepentingan rakyat, menjamin keterlibatan publik dan melakukan pengawasan.

Sedangkan untuk meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas keuangan negara, ICW merekomendasikan untuk memperbaiki mekanisme penganggaran, merevisi segera paket UU Keuangan Negara, mereformasi peran BPK, BPKP, bawasda, inspektorat, Satuan Pengawas Internal (SPI) dan memperkuat fungsi lembaga-lembaga audit lain.