Idealnya Pilpres Satu Putaran

Namun, Tjatur juga menyatakan setuju bila UU Pilpres sebelumnya tidak direvisi. Sebab, bila revisi dipaksakan yang repot Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Kasihan KPU kerjanya terlalu mepet," ujarnya menambahkan.

Sebaliknya pengamat politik dari Universitas Indonesia Chusnul Mari"yah di hadapan anggota Badan Legislatif, kemarin,  lebih setuju jumlah calon presiden tidak dibatasi. Dia berharap semua partai yang lolos ke Parlemen dapat mengajukan capres.

"Apabila kita menginginkan banyak alternatif calon presiden mestinya tidak perlu menggunakan persyaratan perolehan kursi atau jumlah suara yang besar. Cukup mengikuti batas parliamentary treshold (PT) saja (3,5 persen sesuai UU Pemilu)," kata Chusnul.