Indonesia Diminta Belajar Demokrasi ke Jepang

Jumat, 12 Maret 2010 – 22:07 WIB

Dikatakannya pula bahwa hubungan internasional kontemporer menunjukan adanya suatu kebutuhan politik luar negeri yang berbasis pada diplomasi multi-sektor dan multi-peringkat (multylevel diplomatyc), baik dalam bentuk Govermment to Govermment, Private to Private maupun dalam bentuk contact People to People. "Dengan kata kunci saling belajar itu, maka agenda kerjasama internasional menjadi penting untuk diperhatikan dan terus ditingkatkan. Apalagi dunia saat ini sedang menghadapi beberapa ancaman serius seperti terorisme, perubahan iklim, krisis energi, krisis pangan serta bencana alam," tutur Irman.

Namun, Pimpinan DPD ini juga mengingat bahwa isu ekonomi merupakan isu penting dan cukup sentral, sehingga diplomasi ekonomi dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam kerja sama luar negeri. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan nasional tidak semata terletak pada kisaran upaya domestik, namun juga terletak pada hukum ketergantungan antar negara.

"Dengan demikian, diplomasi global dan regional dapat diperkuat dengan diplomasi bilateral yang tergantung dibidang ekonomi guna mempercepat pembangunan dan kemajuan daerah," kata Irman lagi.

Irman juga mengungkap optimismenya bahwa dalam kurun waktu 4-5 tahun ke depan, Indonesia akan mampu menarik investasi asing hingga 7 kali lipat lebih besar. "Ini harus dibaca sebagai peluang bagi pemerintah daerah. Sebagai antisipasi, disaat-saat sekarang inilah kebijakan pro investasi melalui pembangunan infrastruktur, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung oleh kekuasaan sumberdaya manusia yang unggul, jiwa kewirausahaan masyarakat dan strategi daya-saing yang jitu perlu dikembangkan.