Indonesia Dinilai Terjebak Demokrasi Prosedural

Ia tidak menutup mata, pada awal reformasi lalu, proses penyusunan undang-undang dibiayai oleh asing.‬‪ Akibatnya, banyak undang-undang bernuansa liberal yang semata-mata memihak kepentingan asing.

Misalnya Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), lalu UU Mineral, Energi, dan Batubara (Minerba) dan beberapa UU lain yang semuanya bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 serta prinsip dasar tujuan bernegara.

Selanjutnya dari segi demokrasi substansial, Mahfud menyatakan, hak pengawasan legislatif ditujukan untuk menjaga agar pemerintah (eksekutif) sebagai pihak yang diawasi tidak mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.

"DPR hendaknya tidak menjadikan hak pengawasan semata-mata sebagai panggung politik untuk pencitraan diri, kelompok, atau partai," ujarnya.

Hak pengawasan, menurut Mahfud, seyogyanya betul-betul digunakan untuk mengawasi perencanaan anggaran sampai ke tingkat hasil.(gir/jpnn)