Indonesia Lamban, Norwegia Pertanyakan Kerjasama USD 1 Miliar

jpnn.com - JAKARTA - Norwegia mempertanyakan kelanjutan kerjasama dengan Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim. Hal ini disampaikan Ketua Tim Pengarah pada Tim Pengendalian Perubahan Iklim Rachmat Witoelar di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (6/3). 

Pasalnya, kata dia, Indonesia dan Norwegia telah menandatangani letter of intent (LOI) sebagai bagian komitmen bersama mengendalikan perubahan iklim sekaligus kerjasama konservasi kehutanan untuk mengurangi emisi karbon dengan nilai bantuan dana USD 1 miliar.

"Waktu itu Norwegia yang menjanjikan USD 1 miliar bertanya-tanya apakah masih jalan. (Saya jawab), ya masih jalan, itu intinya," kata Rachmat.

Rachmat pun melaporkan hal  itu saat bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla untuk membahas kelanjutan kerjasama pemerintah dengan Norwegia ini.

Norwegia mempertanyakan itu karena pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla membubarkan Badan Pengelola Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (BP-REDD+), serta Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) yang selama ini memfasilitasi kerjasama itu.

Tugas kedua lembaga yang ditutup tersebut kemudian diambil alih Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Terkait dengan penghapusan BP REDD+ dan DNPI ini, Rachmat mengaku sudah membicarakannya dengan Norwegia. Pertengahan Maret nanti, atau menjelang kedatangan Perdana Menteri Norwegia ke Indonesia, Rachmat akan kembali membahas masalah ini dengan Norwegia.

Ia juga menyampaikan bahwa Norwegia mengeluhkan lambatnya kerja Indonesia dalam merealisasikan kerjasama yang telah disepakati tersebut.