Indonesia Pimpin ASEAN, Fadli Zon Punya Saran soal Upaya Akhiri Kekerasan di Myanmar

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Fadli Zon menyatakan harus ada upaya diplomasi parlemen guna mendorong 5 Poin Konsensus  untuk mengakhiri kekerasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu menyebut kekerasan terhadap etnis minoritas di Myanmar tersebut tak kunjung berakhir sejak junta militer mengudeta pemerintahan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021.

“Tidak ada kemajuan signifikan dari pelaksanaan 5 Poin Konsensus,” ujar Fadli melalui siaran pers ke media, Selasa (1/2).

Sebelumnya, Pemimpin Junta Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing telah menyepakati 5 Poin Konsensus itu dalam forum pertemuan para pemimpin ASEAN di Jakarta pada 24 April 2021.

Isi konsensus itu, antara lain, semua pihak di Myanmar harus menghentikan kekerasan; dialog konstruktif untuk mencari solusi damai; mediasi dialog oleh Sekjen ASEAN; pengiriman bantuan kemanusiaan; dan delegasi ASEAN akan menemui semua pihak terkait di Myanmar.

Fadli menambahkan DPR RI dalam Sidang Umum ke-43 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) di Kamboja pada November 2022 mengusulkan emergency item tentang pelaksanaan 5 Poin Konsensus. Usul itu didasari krisis kemanusiaan di Myanmar yang terus berlangsung.

“Sudah dua tahun krisis kemanusiaan terjadi di Myanmar dan menyebabkan lebih dari satu juta masyarakat minoritas Rohingya hidup dalam ketakutan, diskriminasi, dan penindasan,” tuturnya.

Legislator Partai Gerindra itu menegaskan tidak semestinya masyarakat sipil terus menjadi korban. Oleh karena itu, hak asasi manusia atau HAM harus ditegakkan.