Indonesia Tolak Seruan PBB soal Penyelidikan Pelanggaran HAM di Papua
Indonesia menolak seruan dari para pakar HAM PBB bagi penyelidikan independen mengenai laporan 'pelanggaran berat' terhadap warga Papua dengan mengatakan masalah itu tersebut sudah ditangani.
Kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan sudah mengadakan perlawanan selama bertahun-tahun di Papua, dengan mengatakan bahwa hasil pemungutan suara yang dilakukan tahun 1969 oleh PBB tidak sah, keputusan yang ketika itu menyatakan kawasan bekas jajahan Belanda tersebut bergabung dengan Indonesia.
Dalam pernyataan hari Selasa, tiga pakar independen HAM PBB mengatakan bahwa antara bulan April sampai November 2021, mereka menerima laporan tuduhan adanya pembunuhan di luar hukum di Papua, termasuk pembunuhan terhadap anak-anak, penghilangan orang yang dipaksakan, penyiksaan dan pemindahan paksa sekitar 5 ribu warga Papua.
Pernyataan dari pakar PBB tersebut memperkirakan bahwa antara 60 ribu sampai 100 ribu orang telah meninggalkan tempat tinggal semula sejak peningkatan tindak kekerasan di bulan Desember 2018.
"Ribuan warga yang meninggalkan desa mereka sekarang melarikan diri ke hutan-hutan di mana kondisi cuaca yang buruk di dataran tinggi, dengan tidak adanya akses ke makanan, layanan kesehatan, dan fasilitas pendidikan," demikian laporan para pakar tersebut.
Dalam surat yang dikirim ke pemerintah Indonesia tertanggal 27 Desember, para pakar ini juga menekankan soal meningkatnya tindak kekerasan sejak tahun 2021 dan mengatakan sudah ada 'peningkatan' usaha untuk menangkap kelompok separatis bersenjata yang menyebabkan penangkapan dan penahanan tanpa alasan jelas.
Dalam salah satu kasus yang dilaporkan adalah seorang bayi berusia dua tahun yang meninggal setelah adanya kontak senjata, meski pihak tentara Indonesia dan kelompok perlawanan bersenjata Papua memberikan keterangan berbeda mengenai mengapa bayi tersebut meninggal.
Mengutip laporan bahwa bantuan bagi warga Papua yang mengungsi tersebut terhalang, para pakar PBB tersebut menyerukan dibukanya akses kemanusiaan untuk mereka, dan pengawasan independen serta wartawan diizinkan untuk memonitor perkembangan.
Indonesia menolak seruan dari para pakar HAM PBB bagi penyelidikan independen mengenai laporan 'pelanggaran berat' terhadap warga Papua dengan mengatakan masalah itu tersebut sudah ditangani
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
Sikap PDIP Masih Dinanti
-
Wapres Maruf Amin Optimistis Timnas U-23 Indonesia Mampu Kalahkan Guinea
-
2.086 Hektare Lahan IKN Masih Bermasalah, AHY Bilang Begini
-
Menteri Anas: Ada 4 Instansi Belum Mengusulkan Formasi CASN
-
Wasit VAR Piala Asia U-23 Bikin Resah, Jenderal Gadungan TNI Beraksi | Reaction JPNN
- Daerah
OPM Berulah Lagi di Distrik Borme Pegunungan Bintang
Senin, 06 Mei 2024 – 20:54 WIB - Tokoh
Cerita Jenderal Bintang dua dari Pedalaman Papua hingga Akpol
Senin, 06 Mei 2024 – 10:22 WIB - Hukum
Kapolda Papua: Keberadaan KKB membuat Pemerintah Lumpuh
Minggu, 05 Mei 2024 – 15:22 WIB - ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Indonesia Kalah Melawan Irak Dalam Piala Asia U-23
Jumat, 03 Mei 2024 – 23:59 WIB
- Gosip
Teuku Ryan Mengaku Terima Transferan Rp 500 Juta, Tetapi Membantah Soal Ini
Selasa, 07 Mei 2024 – 04:09 WIB - Humaniora
Terima SK, Ribuan PPPK Langsung Mendengar Hal Berpotensi Pemecatan
Selasa, 07 Mei 2024 – 06:59 WIB - Gosip
3 Berita Artis Terheboh: Berkas Gugatan Ria Ricis Bocor, Ada Soal Transferan Rp 500 Juta
Selasa, 07 Mei 2024 – 04:56 WIB - Destinasi
Jadwal Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Selasa 7 Mei 2024, Cek Harga Tiket!
Selasa, 07 Mei 2024 – 05:38 WIB - Sepak Bola
Crystal Palace vs Manchester United: Rekor Memalukan Setan Merah
Selasa, 07 Mei 2024 – 05:51 WIB