Ingin Kritis dan Objektif dalam Pengawasan, PKS Istikamah di Luar Pemerintahan

jpnn.com, SERANG - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI menegaskan posisinya untuk berada di luar pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Ketua FPKS DPR Jazuli Juwaini, pengawasan akan berjalan secara kritis dan objektif jika pihak yang mengawasi berada di luar pemerintahan.

“Presiden dan kabinetnya perlu diawasi secara saksama. Maka itu, PKS memilih berada di luar pemerintahan Pak Jokowi agar tetap ada partai yang bisa mengawal jalannya pemerintahan dan mengontrol kebijakan secara kritis dan objektif,” kata Jazuli saat menghadiri sejumlah pertemuan dengan warga dalam rangka sosialisasi kinerja partai dan fraksinya di Serang dan Cilegon,Banten, Minggu (8/3).

 Jazuli menambahkan, banyak kebijakan  pemerintah yang perlu dikawal bersama dan mendapat masukan secara objektif supaya tidak menyengsarakan rakyat. Jazuli lantas mencontohkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas III mandiri, skandal Jiwasraya, dan inisiatif pemerintah mengusulkan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law).

“Kalau tidak ada yang bersuara lantang, rakyat bisa dirugikan, bangsa dan negara bisa dirugikan," tegas Jazuli.
 
Karena itu, anggota DPR dari daerah pemilihan (Dapil) II Banten II tersebut meminta dukungan  rakyat luas agar PKS makin kuat, besar dan kukuh melaksanakan fungsi check and balance. PKS, lanjut Jazuli, dalam kenyataannya menjadi satu-satunya partai yang menyatakan tegas dan memilih di luar pemerintahan.

“Bukan berarti kami memusuhi pemerintah, bukan, tetapi kami sadar demokrasi butuh penyeimbang. Karena PKS relatif sendiri pada posisi ini maka PKS berharap besar dukungan rakyat luas,"  ungkap Jazuli.

Sosialisasi ini sekaligus untuk memperkuat barisan rakyat bersama PKS dalam mengawasi kinerja Presiden Jokowi dan pemerintahannya. "Kami hadir di sini mengajak masyarakat untuk bergabung bersama PKS mengawasi pemerintah agar tetap istikamah memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat," pungkasnya.(boy/jpnn)