PKS Siap Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

jpnn.com, BANTEN - Anggota DPR dapil Banten II (Serang Cilegon) Jazuli Juwaini
menjelaskan posisi PKS yang semakin kukuh di parlemen karena memilih tidak bergabung dengan Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Jokowi.

Anggota Komisi I DPR ini mencontohkan FPKS-lah yang terdepan menolak kenaikan iuran BPJS Kelas III Mandiri, rencana kenaikan harga gas LPG 3 kilogram, mendesak penyelidikan atau penggunaan hak angket dalam skandal Jiwasraya yang merugikan negara lebih dari Rp 13 triliun.

Jazuli juga melaporkan keberhasilan FPKS bersama fraksi lain mengegolkan UU Pesantren, serta mengusulkan RUU Perlindungan Simbol dan Tokoh Ulama, dan lain-lain.

"Bagi Fraksi PKS keberpihakan pada rakyat kecil tidak bisa ditawar-tawar. Jika nanti setelah pembahasan omnibus law tidak berpihak pada rakyat, tidak berkeadilan, atau membuat pemerintah semena-mena dalam membuat kebijakan dengan tegas kami akan tolak," kata Jazuli saat melakukan serap aspirasi masyarakat pada masa reses DPR di Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Banten, Minggu (1/3).

Saat acara itu, Jazuli mengumpulkan tokoh masyarakat dari enam kecamatan di Kabupaten Serang, yakni Tunjung Teja, Petir, Cikeusal, Baros, Bandung dan Pamarayan, di Rumah Makan Saung Kuring Tunjung Teja.

Di forum itu, Jazuli mengatakan Fraksi PKS di DPR lebih objektif dan all out dalam memperjuangkan kepentingan rakyat bangsa dan negara.

Dalam forum tersebut para tokoh berharap besar kepada PKS agar mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat kecil dan mendorong pemerintah membuat program kesejahteraan rakyat, dan bukan sebaliknya melahirkan kebijakan yang membuat rakyat semakin susah.

Mereka mendukung PKS menolak kenaikan iuran BPJS Kelas III Mandiri dan harga-harga kebutuhan rakyat kecil. Secara khusus para tokoh masyarakat terutama malangan pekerja (buruh) menyoroti Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang mereka dengar hanya berpihak pada investor dan pemodal.