JPNN.com 
Ingin Prajurit TNI Mendapat Kesempatan Sama, Jenderal Andika Keluarkan Perintah Ini
jpnn.com, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memerintahkan jajarannya mempermudah syarat seleksi untuk bergabung di Satuan Tugas (Satgas) Perdamaian Dunia atau yang populer dengan sebutan Kontingen Garuda.
Jenderal Andika Perkasa menegaskan bahwa hal itu demi memberi kesempatan yang sama bagi seluruh prajurit TNI.
Oleh karena itu, dia meminta panitia seleksi Kontingen Garuda untuk menghapus beberapa syarat, antara lain tes kesegaran jasmani, kemampuan berbahasa Inggris, menggunakan komputer, mengemudi, dan tes kesehatan jiwa.
“Jadi, kesegaran jasmani itu tidak ada (dihapus dari syarat, red), tidak perlu ada kesehatan. Yang perlu saja. Tidak usah bahasa Inggris juga,” katanya seusai mendengar laporan dari jajarannya, yaitu Asisten Operasi Panglima TNI Mayjen TNI Syafruddin dan Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) Marsma TNI Benedictus Benny, sebagaimana disiarkan kanal Jenderal TNI Andika Perkasa di YouTube yang dipantau di Jakarta, Selasa (29/3).
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu mengatakan bahwa bahasa Inggris tidak terlalu mendesak, apalagi untuk keperluan penjagaan dan latihan. “(Contohnya), saat saya mau latihan dengan (prajurit) asing, tidak ada tes bahasa Inggris, kecuali pejabat tertentu saja, yang lain tidak perlu,” ungkap Jenderal Andika.
Mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat itu mengatakan apabila syarat bahasa Inggris diterapkan, akhirnya yang ke sana hanya yang bisa berbahasa Inggris saja. “Jangan, tidak boleh,” tegas Jenderal Andika.
Lebih lanjut Panglima TNI menginstruksikan jajarannya mengubah komposisi jumlah personel Kontingen Garuda yang diberangkatkan ke daerah konflik. "Saya ingin jumlah yang diperlukan di sana sesuai dengan kondisi di sana sehingga kita tahu yang harus dari batalyon berapa," ujar Jenderal Andika memerintahkan jajarannya.
Indonesia telah mengirim pasukan perdamaian yang disebut sebagai Kontingen Garuda/Pasukan Garuda untuk bertugas di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak 1957.
