Ini 3 Hal Penting Terkait Revisi Perpres Reforma Agraria

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Perpres Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan dan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Menurut Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra, ada tiga hal yang menjadi perhatian dalam revisi perpres tersebut.

Ketiganya meliputi penyelesaian legalisasi aset tanah transmigrasi, kedua redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan, dan ketiga penyelesaian konflik agraria.

"Penyelesaian konflik agraria ini berhubungan dengan redistribusi tanah dan program-program yang lain,"ungkap Surya di Hotel Gran Mahakam, Jakarta, Kamis (20/1).

Dia menjelaskan Kementerian ATR/BPN memerlukan dukungan dalam melakukan terobosan hukum agar berani mengambil sikap menghadapi persoalan kawasan hutan dan tanah transmigrasi.

Surya menyebut semua hak milik tanah di kawasan transmigrasi yang data fisik atau yuridisnya tidak sesuai dapat dibatalkan dan dilakukan penataan kembali atas kepemilikannya oleh menteri yang membidangi urusan pertanahan.

"Kalau ada klausul seperti ini, kami akan mempunyai legitimasi yang kuat," ucapnya. (mcr18/fat/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini: