Ini Bahayanya Jika Airlangga Tak Lepas Jabatan Menperin

jpnn.com, JAKARTA - Airlangga Hartarto harus melepas jabatan sebagai Menteri Perindustrian, saat nanti dilantik sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk menggantikan Setya Novanto yang kini berstatus terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-ktp).

Jika tidak, Airlangga akan sulit berkonsentrasi. Karena tugas sebagai ketua umum partai sangat berat. Apalagi harus mampu mengubah imej yang terlanjur melekat akibat kasus hukum Novanto.

"Jadi sangat penting melepaskan posisi sebagai Menteri Perindustrian. Butuh energi yang besar dan fokus untuk membesarkan Golkar," ujar pengamat politik Ujang Komarudin kepada JPNN.com, Senin (18/12).

Pengajar di Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) ini khawatir, jika rangkap jabatan Airlangga ‎justru merusak kinerja yang dibangun saat memimpin Kemenperin selama ini dan sekaligus membuat Golkar tak mampu bangkit. Karena dua bidang tersebut sangat membutuhkan perhatian yang khusus.

Tidak cukup menyerahkan tugas sehari-hari terkait kepartaian pada ketua harian dan ‎Sekjen partai, seperti yang terjadi di era kepemimpinan Novanto.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini juga khawatir, sikap Airlangga yang tak mau mundur dari jabatan menperin akan merusak imej pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Pasalnya, saat ini tidak ada seorang pun menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua umum partai.

"Jadi penting untuk mengundurkan diri, karena tidak ada menteri di kabinet Jokowi-JK yang merangkap jabatan sebagai ketua umum partai," pungkas Ujang.(gir/jpnn)