Ini Cara WNI di Australia Dukung KPK

Sebab, menurutnya, seluruh masukan telah diberikan pada orang nomer 1 di Indonesia itu. Mulai dari penerbitan Perpu Imunitas KPK, pemecatan pejabat negara yang melakukan tindakan indisipliner dan memperkeruh suasana, bahkan pembatalan pencalonan Budi Gunawan.

"Sekarang kami menunggu solusi kongkrit yang bisa dilakukan Jokowi untuk meyakinkan rakyat bahwa dia berkomitmen memberantas korupsi. Kami ingin melihat seberapa besar nyali presiden menolak intervensi partai pendukungnya," ujar mahasiswa program S3 dari University of Adelaide itu.

Meski terkesan mengabaikan permohonan rakyat dan lebih mementingkan kepentingan partai, para WNI tersebut tetap percaya presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera melakukan pembenahan dan memberikan pembuktian. Mereka pun mengaku tetap mengapresiasi langkah Jokowi yang enggan mengintervensi proses hukum yang berjalan baik di KPK maupun Polri.

"Kami juga mengapresiasi adanya tim independen yang dibentuk. Tapi presiden harus sadar bahwa konflik ini muncul karena abainya presiden dengan agenda pemberantasan korupsi demi mengakomodasi kepentingan politik partai pengusungnya dalam pencalonan Kapolri," tegas Atik. (mia)