Ini Kelemahan-kelemahan UU Pilkada yang Baru

Masykurudin memuji pasal 73, mengenai sanksi administrasi politik uang berupa pembatalan sebagai pasangan calon. Menurut dia, sanksi ini akan berdampak signifikan dengan memunculkan kehatian-hatian dari pasangan calon untuk melakukan politik transaksional. 

"Namun perlu ada mekanisme prosedural yang jelas bagaimana proses penegakan sanksi administrasi ini yang dilakukan oleh Bawaslu sehingga kepastian hukum terwujud," imbaunya.

Namun apa yang diucapkan oleh pemerhati pemilu ini dibantah oleh anggota Komisi II dari PDIP Arteria Dahlan. Ia secara tegas menyatakan bahwa UU Pilkada yang baru ini membuat penyelenggaraan Pilkada 2017 akan lebih optimis.

"Ya pertama kita sampaikan bahwa revisi membawa banyak perubahan khususnya dalam hal mengatur perilaku penyimpangan dan potensi daya rusaknya terhadap demokrasi," kata Arteria juga kepada INDOPOS, kemarin (3/6). (dli/dil/jpnn)