Ini Pemda yang Pangkas Anggaran Pilkadanya

jpnn.com - JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengatakan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mengurangi anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah  hingga Rp 2 miliar. Padahal besaran anggaran sebelumnya telah disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama antara Pemkab dengan KPU Banyuwagi.

"Banyuwangi dikurangi (anggaran pilkada) Rp 2 miliar. Alasannya karena salah hitung," ujar Hadar, Rabu (4/11).

Selain Banyuwangi, anggaran pilkada di beberapa daerah kata Hadar, juga dikurangi. Sulawesi Tengah dikurangi dari yang sebelumnya disepakati Rp 100 miliar, menjadi hanya Rp 88,9 miliar. Konawe Utara (Sulawesi Tenggara) berkurang dari Rp 17,8 miliar menjadi Rp 14,3 miliar.

Musi Rawas (Sumatera Selatan) anggaran yang sebelumnya disepakati Rp 25 miliar, dipangkas menjadi Rp 22,5 miliar. Minahasa Utara (Sulawesi Utara) dikurangi dari yang sebelumnya disepakati Rp 19,4 miliar menjadi Rp 14 miliar.

Toraja Utara (Sulawesi Selatan) sebelumnya disepakati Rp 9 miliar. Oleh Pemda dilakukan penghematan sebesar Rp 541 juta. Akibatnya honor penyelenggara pilkada Toraja Utara, panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara di tingkat desa/kelurahan untuk bulan Desember 2015, tidak tersedia.

"Ketika menyusun anggaran kan itu sudah dihitung secara rigit, sesuai kebutuhan yang diperlukan. Kalau dikuangi ada kegiatan yang enggak bisa dilaksanakan. Saya berharap KPUD dan Pemda sama-sama berkomitmen terhadap NPHD yang sudah ditandatangani," ujar Hadar.(gir/jpnn)