Ini Penjelasan BPN soal Penghapusan Ujian Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Calon wakil presiden Sandiaga Uno berjanji menghapus ujian nasional (UN) jika terpilih memimpin Indonesia mendampingi Prabowo Subianto. Dia beralasan UN bukanlah sistem pendidikan yang berkeadilan untuk menentukan kelulusan siswa-siswi di Indonesia. Sebagai gantinya, mantan wakil gubernur DKI Jakarta ini menyodorkan penelusuran minat dan bakat.

Terkait janji tersebut, juru kampanye nasional badan pemenangan nasional (BPN) Prabowo - Sandi, Moh Nizar Zahro mengatakan jika UN selama ini hanya menjadi beban bagi anak-anak didik. Mereka belajar bertahun-tahun tapi faktor utama kelulusan ditentukan oleh hasil UN.

“Tidak aneh jika sekolah menjelang kelulusan berubah menjadi bimbel. Anak difokuskan untuk pendalaman materi dan melakukan berkali-kali try out,” ucap Nizar kepada JPNN, Senin (18/3).

BACA JUGA: HNW Yakin Penghapusan Ujian Nasional Jawab Keluhan Masyarakat

Politikus Senayan yang kini duduk di Komisi XI DPR ini juga menilai ironis, UN yang sudah menyusahkan anak didik ternyata belum diterima oleh perguruan tinggi sebagai dasar penerimaan mahasiswa baru.

“Melihat dampak UN tidak signifikan terhadap masa depan anak didik, maka pantas jika UN dihapus. Selanjutnya, bisa dilakukan pembimbingan bakat dan minat kepada anak didik. Cara ini bisa dilakukan dengan menggandeng pihak universitas dan dunia kerja," jelas legislator yang pernah menjadi anggota komisi pendidikan ini.

Nizar menyebutkan, bagi anak yang ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi bisa diberikan saluran komunikasi dengan universitas yang dituju. Komunikasi dijalin sedini mungkin agar jika masuk sudah ada perkenalan. Dengan kata lain, peserta didik sudah menyiapkan pengetahuan yang diharapkan oleh perguruan tinggi tersebut.

"Jika anak didik ingin langsung bekerja atau berwirausaha, maka pihak sekolah bisa menyambungkannya ke pihak terkait agar keinginan anak didik dapat terwujud dengan mudah," tandasnya.(fat/jpnn)