Ini Pesan SBY untuk Jokowi di saat Rupiah Lemah

"Saya menyadari porsi sumber pertumbuhan (growth) dari neto ekspor-impor mengalami penurunan, karenanya menjaga investasi penting. Namun, situasi perekonomian global tetap menekan investasi di Indonesia, kendati iklim, perizinan & infrastruktur terus kita perbaiki. Karenanya sumber pertumbuhan yang sungguh kita jaga adalah konsumsi rumah tangga & pembelanjaan pemerintah. Hasilnya lumayan," sebutnya.

SBY setuju bahwa subsidi yang tidak tepat harus dipangkas. Itu pula alasannya mengapa dia menaikkan BBM tahun 2013, juga tarif listrik dan gas di tahun 2014. "Penghematan anggaran juga kami lakukan dalam APBNP 2014 (sebanyak Rp 43 triliun), tetapi pembelanjaan pemerintah tetap penting," tandasnya.

Di saat kritis, lanjut tulisan SBY, konsumsi pemerintah tetap penting, agar permintaan tetap terjaga dan sektor riil tidak semakin menurun. "Agar daya beli rakyat, khususnya keluarga miskin tetap terjaga, kami berikan berbagai bantuan langsung agar bisa mencukupi kebutuhannya. Ketika terjadi kenaikan harga-harga, secara moral, sosial & ekonomi pemerintah wajib membantu golongan miskin & tidak mampu. Kebijakan subsidi memang tidak disukai oleh Neolib & ekonomi yg kapitalistik, tetapi bagi saya tetap diperlukan. Ini soal keadilan sosial," tuturnya.

Dengan demikian, SBY mengklaim saat pemerintahannya, sektor riil tetap bergerak dan tidak perlu ada PHK karena barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan tetap dibeli rakyat. "Seperti inilah kebijakan ekonomi yang kami jalankan, untuk menjaga pertumbuhan, lapangan pekerjaan & penurunan kemiskinan. Meskipun tidak sempurna tetapi hasilnya nyata & ada. Pertumbuhan ekonomi kita nomor 2 di antara negara-negara anggota G-20," katanya.

SBY terkesan mengharapkan, Presiden Jokowi dan pemerintahannya bisa mensinergikan kebijakan fiskal dan moneter di dalam kebijakan ekonomi di era gejolak. 

"Inilah garis besar kebijakan ekonomi yang saya pilih & jalankan ketika ekonomi kita mengalami tekanan. Ada alasan & "rationale-nya". Namun, jika kebijakan ini dianggap salah, silakan dicari kebijakan yang lebih baik. Sepenuhnya hak Presiden Jokowi & pemerintahannya. Tetapi, negara bukanlah perusahaan, mengelola ekonomi negara tidak sama dengan mengelola bisnis. Saya yakin pemerintah paham," pesan SBY. (adk/jpnn)