Inilah 3 Potensi Konflik TNI-Polri Versi Sosiolog

Sabtu, 09 Maret 2013 – 16:13 WIB

"Lahan ekonomi banyak dipegang polisi, walau belum sepenuhnya karena masih ada yang dipegang TNI. Makanya polisi rekeningnya gendut, tentara cekak," ujarnya.

Dia menegaskan, masalah ini sudah menjadi desertasi doktor di luar negeri, bahwa pemisahan TNI-Polri pasca reformasi belum tuntas. Karena lahan ekonomi banyak dipegang polisi, sebagian kecil TNI, maka sudah dipetakan dimana ada kantong-kantong bisnis dan ekonomi, di sana ada konflik TNI-Polri.

Kedua, masalah kelembagaan. Untuk menyelesaikannya Presiden harus turun tangan dan tegas membagi tugas kedua institusi itu. Militer ditugasi melakukan penegakan kedaulatan negara, sedangkan polisi tugasi menjaga kedaulatan rakyat.

"Presiden harus tegas. Kalau sudah tegas, tentara tidak boleh ada di depan kota, harus di perbatasan.

Masak ada Kodam dan kesatuan TNI lain di dalam kota, untuk apa? Kalau polisi memang harus dalam kota, karena harus jaga keamanan, mereka juga menjaga demokrasi sebagaimana amanat Undang-undang," tuturnya.

JAKARTA - Sosiolog UI, Prof Tamrin Amal Tomagola mengemukakan, pemerintah harus tegas dalam mengurai peta konflik antara TNI-Polri. Jika tidak, konflik

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next