Inilah Akar Masalah dari Kemarahan Masyarakat Papua Menurut Lenis Kogoya

Ia menjelaskan, dalam dana Otsus yang diberikan pemerintah pusat, terdapat enam persen yang harus diberikan kepada lembaga perempuan, lembaga keagamaan, dan lembaga masyarakat adat. Masing-masing sebesar dua persen.

Soal dana enam persen ini, Mendagri Tjahjo Kumolo sudah meminta kepada Gubernur Papua Lukas Enembe untuk memberikan laporan, namun hingga kini tidak dilaporkan.

“Terus dana itu yang mengatur dana keuangan di gubernur, Mendagri kasih surat kepada Gubernur Papua, segera laporkan penggunaan dana Otsus enam persen atau dua persen lembaga adat punya sampai bulan Oktober, atau bulan Februari surat itu saya berikan ke gubernur sampai saat ini belum ada laporan,” jelas Lenis yang juga Staf Khusus Presiden Kelompok Kerja Papua ini.

Padahal, masih kata Lenis, seharusnya duit itu keluar untuk membina mama-mama dan pemberian modal usaha mikro atau modal usaha kecil.

Masalah lain di Papua yakni, pendidikan. Mahasiswa Papua mengeluhkan perihal dana pendidikan yang tidak cair, seperti pembangunan asrama dan sekolah.

Kemudian pada hak kewenangan otonomi khusus pemerintah daerah seharusnya memiliki tanggung jawab untuk dapat merangkul CPNS, menjadikan mereka PNS, namun hal itu tidak terealisasi.

“Penerimaan CPNS ada 12 ribu orang, harusnya gubernur punya tanggung jawab untuk memerintahkan kepala dinas setempat, merangkul itu CPNS dan honorer lalu dilaporkan ke kementerian terkait, sampai saat ini MRP kejar, DPR kejar, tapi surat gubernur belum ada masuk (ke pusat),” katanya.

"Papua Barat surat sudah masuk ke presiden, sudah kita bantu kepada Gubernur Papua Barat (Dominggus Mandacan), akhirnya semua diangkat menjadi honorer," imbuhnya.