Inilah yang Mengganjal Pencairan Dana Desa

jpnn.com - KAJEN - Sebanyak 243 desa di Kabupaten Pekalongan telah mencairkan dana desa dengan nilai Rp 27.784.769.200 dari 40 persen total penyaluran DD di Kabupaten Pekalongan sebesar Rp 31.105.089.999. Sementara, 19 desa tidak dapat mencairkan dana desa (DD) tahap pertama lantaran belum menyusun APBDes.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Pekalongan, M Arifin mengatakan, dana desa yang bersumber dari APBN ini diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD.

Total dana desa tahun 2015 di Kabupaten Pekalongan sebanyak Rp 77.762.725.000 untuk 272 desa. Pencairan dana desa itu dilakukan dalam tiga tahapan dengan prosentase 40:40:20. Sehingga, untuk tahap pertama dan kedua dicairkan sekitar Rp 31 milyar. Salah satu persyaratan untuk bisa mencairkan dana desa tersebut adalah tersusunnya APBdes di masing-masing desa.

"Prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan Permendes No 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, yaitu untuk pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa," jelas Arifin, kemarin.

Untuk yang tahap pertama, lanjut dia, tinggal 19 desa di enam kecamatan yang belum mencairkan dana desa lantaran terkendala dengan penyusunan APBDes. Pihaknya terus memacu dan mendorong ke-19 desa ini agar dapat menyusun APBDes secepatnya. 19 desa itu diantaranya,

"Sedangkan sampai saat ini, beberapa desa sudah ada yang mulai mengajukan dana desa untuk tahap ke dua," terang dia.

Sementara yang sudah mencairkan dana desa tahap pertama sudah 243 desa. Penggunaan DD di masing-masing desa berbeda-beda sesuai dengan kondisi di masing-masing desa.

"Ada yang untuk pengaspalan jalan, pembangunan saluran air, rambat beton, pembangunan drainase, pembangunan sarana air bersih dan lain-lain," tuturnya. (yan/sam/jpnn)