Inkonsistensi Aturan Investasi jadi Celah Korupsi

Jumat, 01 Februari 2013 – 16:16 WIB

Karenanya, pengusaha yang sudah eksis di suatu daerah cenderung menuruti kemauan pejabat daerah demi kelangsungan usaha. "Lain soal ketika seorang pengusaha itu baru mulai berinvestasi, tentu dia bisa dengan gampang menolak permintaan dana itu,” katanya.

Selain itu Sofyan juga menyoroti perbedaan perizinan yang dikeluarkan oleh kepala daerah dan penggantinya. Sofyan mengaku mendapat banyak laporan adanya izin dari bupati sebelumnya yang dibatalkan oleh bupati pengganti

Bahkan ada pula konflik lahan antar pengusaha karena pejabat daerah sembarangan mengeluarkan izin usaha. Misalnya ada seorang pengusaha mengantongi izin perkebunan atas sebuah lahan, namun sang bupati juga mengeluarkan izin pertambangan di lokasi yang sama. "Apakah itu disengaja atau tidak ada koordinasi, tapi pengusaha yang datang dan merasakan investasinya berujung konflik," jelasnya.(jpnn)

JAKARTA - Pemerintah diminta menerapkan aturan investasi yang konsisten dan tidak tumpang tindih. Sebab, tumpang tundihnya aturan sering menjadi

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News