Insyaallah, PMA Tentang Implementasi Jaminan Produk Halal Segera Rampung

jpnn.com, JAKARTA - Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang implementasi jaminan produk halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan segera rampung. Oleh karena itu, proses sertifikasi halal yang rencananya dimulai Oktober 2019 dipastikan tidak akan molor. 

"Saya optimistis kewajiban bersertifikat halal yang akan dimulai Oktober 2019 bisa dilaksanakan dengan persiapan lebih matang. Harmonisasi PMA sangat penting sebagai panduan operasional bagi BPJPH dalam melaksanakan tugas," kata Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, Mastuki HS dalam keterangannya, Sabtu (31/8).

Rancangan PMA ini, menurutnya, telah mengalami beberapa kali pembahasan karena ada norma-norma yang perlu dikonsultasikan dengan instansi lain, terutama MUI.

"Insyaallah PMA akan rampung sesuai target. Kami sangat intensif berkomunikasi dan diskusi dengan MUI dan kementerian/lembaga. Mencari rumusan yang tepat, kemudian dituangkan dalam klausul yang mencapai lebih dari 280 pasal," ungkapnya.

BACA JUGA: Jokowi Janjikan Pengurusan Sertifikasi Halal Cuma Satu Hari

Kepala BPJPH, Sukoso menilai harmonisasi Rancangan PMA ini penting karena penyelenggaraan JPH melibatkan banyak pihak. Ada kementerian, lembaga, instansi pemerintah, oemda, MUI, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), penyelia halal, dunia industri, dan pelaku usaha. PMA ini dirumuskan setelah mendapat banyak masukan dari pemangku kepentingan halal.

Menurutnya, masukan dari MUI dalam bentuk Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang sangat komprehensif terhadap draf PMA sudah disampaikan. Tim MUI sangat detail memberi catatan, koreksi, terutama hal-hal prinsipil, substansial, aspek syariah, dan kriteria penetapan kehalalan produk.

“Soal halal itu bukan hanya regulasi yang bisa diselesaikan sendiri oleh Kemenag tetapi harus melibatkan MUI dan sejumlah Kementerian/Lembaga," tuturnya.(esy/jpnn)