Insyaallah, Produksi Beras Nasional Surplus

Rabu, 24 Januari 2018 – 22:07 WIB

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi mewakili Menteri Pertanian pada saat membahas masalah perberasan dalam Rapim Nasional Polri di PTIK, Jakarta, Selasa (24/1). Foto: Kementan

jpnn.com, JAKARTA - Ketersediaan beras nasional selama Januari - Maret 2018 adalah 2,8 juta ton (Januari); 5,4 juta ton (Februari); dan 7,4 juta ton (Maret).

“Dengan angka konsumsi beras per bulan 2,5 juta ton, dapat dipastikan tiga bulan ke depan kita mengalami surplus beras,” kata ,” kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi mewakili Menteri Pertanian saat membahas masalah perberasan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Nasional Kepolisian Republik Indonesia di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta, Selasa (24/1).

Agung memaparkan materi berjudul "Strategi Kementerian Pertanian dalam Mewujudkan Swasembada Beras 2018.” Ia menguraikan rincian surplus beras per bulan dari Januari-Maret 2018 adalah Januari surplus 329 ribu ton; Februari 2,9 juta ton, dan Maret 4,97 juta ton.

“Angka tersebut diperoleh berdasarkan proyeksi luas panen selama Januari-Maret 2018 secara berturut-turut, Januari (854 ribu ha); Februari (1, 6 juta ha); dan Maret (2,25 juta ha),” papar Agung di hadapan sejumlah pejabat utama Polri baik di Pusat maupun Daerah.

Dalam acara diskusi panel perberasan ini, selain dari Kementerian Pertanian juga hadir sebagai narasumber adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan dan Direktur Operasional dan Pengadaan Bulog.

Diakhir diskusi, Agung menjelaskan salah satu strategi Kementerian Pertanian dalam menjaga dan meningkatkan produksi padi adalah tidak mengggunakan lagi pola lama asep (April September)-okmar (Oktober-Maret), tetapi menjaga pola tanam di angka aman minimal 1 juta hektare padi yang terjadi sepanjang tahun, sehingga tidak ada istilah paceklik.

"Insyaallah, dengan dukungan alat mesin pertanian dan perbaikan irigasi produksi padi akan selalu terjaga,” tambahnya.

Selain itu, menurut Agung, dalam menjaga ketersediaan dan kebijakan stabilisasi harga pangan tidak bisa bekerja sendiri, dibutuhkan sinergi dan komitmen semua pihak untuk bahu membahu meningkatkan produksi pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.