IPO Garuda Ambil Harga Atas

Pemerintah Patok Rp 750-Rp 1.110

Kamis, 13 Januari 2011 – 02:22 WIB

Siapkan Komite Independen

Menteri BUMN Mustafa Abubakar menambahkan, pihaknya siap membentuk komite independen untuk mengawasi IPO Garuda. "Kemungkinan akan saya minta tim independen seperti itu juga," ujarnya. Menurut dia, pemerintah tidak ingin IPO Garuda kembali memicu kontroversi sebagaimana kasus IPO KS karena sebagian pihak menilai ada yang tidak beres, baik dalam penentuan harga maupun penjatahan saham.

Ekonom Sustainable Development Indonesia (SDI) Dradjad H. Wibowo mengatakan, ada dua hal utama yang harus diperhatikan pemerintah dalam IPO Garuda. Pertama, penentuan harga agar dilakukan dengan seoptimal mungkin. Menurut Dradjad, Menteri BUMN sebagai kuasa pemegang saham dari negara jangan hanya mendengar dari underwriter, tapi juga mencari second opinion.

"Perlu dicek kredibilitas dan akurasi laporan direksi Garuda, jajaran birokrasi Kementerian BUMN, serta underwriter. Menteri BUMN juga perlu menjaga jangan sampai ada oknum komisaris dan direksi BUMN yang cari untung dari IPO," paparnya.

Hal kedua yang menurut Dradjad harus diperhatikan adalah alokasi jatah saham agar transparan dan akuntabel. Dradjad menduga, pemesanan saham IPO Garuda ini tidak akan se-crowded pemesanan IPO KS. "Tapi, transparansi dan akuntabilitas tetap harus ditegakkan," ujarnya.