IPW Tuntut Kapolri Mempertegas Netralitas Polri di Pilkada

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Tito Karnavian perlu kembali menegaskan sikap netralitas Polri saat pilkada 2018. Sebab, beberapa hari menjelang pelaksanaan pilkada laporan ketidaknetralan anggota kepolisian terus bermunculan.

“Meski sudah ada pejabat kepolisian yang dicopot dari jabatannya akibat mengampanyekan paslon tertentu, tapi aksi ketidaknetralan polisi di berbagai daerah masih saja terjadi,” kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, Minggu (24/6).

IPW mencatat, 22 Juni 2018 warga Tapanuli Utara, Sumatera Utara melakukan aksi demo ke DPRD dan ke polres setempat.

Massa menuntut Kapolres segera mengundurkan diri karena dinilai tidak konsisten dan tak mampu menjaga netralitas kepolisian di pilkada 2018 di daerahnya. Apalagi, kata Neta, ada oknum anggota DPR ikut-ikutan mempengaruhi ketidaknetralan tersebut.

Akibat ketidaknetralan polisi ini warga Tapanuli Utara khawatir terjadi konflik di daerahnya. Padahal, warga berharap pilkada 2018 bisa berjalan lancar dan aman tanpa keberpihakan oknum oknum kepolisian pada paslon tertentu. Warga justru berharap polisi mumpuni dalam menjaga proses demokratisasi di daerah itu.

“Melihat situasi panas ini, Mabes Polri lewat Satgas Nusantaranya perlu segera turun ke Tapanuli Utara agar tidak terjadi konflik di daerah itu,” ungkap Neta.

Tak hanya di Tapanuli Utara, Neta menyebut di Kepulauan Riau (Kepri) juga muncul masalah. Pertemuan Wakapolda Kepri Brigjen Yan Fitri dengan Ketua DPW PDIP dan tim sukses paslon tertentu di Kedai Kopi BT 10 Tanjungpinang memunculkan berbagai spekulasi tentang ketidaknetralan polisi di pilkada 2018.

"Untuk itu Wakapolda perlu menjelaskan pertemuan itu secara transparan agar pilkada di daerah ini berjalan aman tanpa konflik," jelasnya.