Irman Gusman: DPID Sering jadi Bajakan Oknum Banggar DPR

JAKARTA - Ketua Dewan Pewakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Irman Gusman menegaskan, empat anggota DPD asal Sumatera Barat (Sumbar) secara ketat selalu mengawal proposal Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) yang diajukan oleh seluruh kabupaten dan kota di Sumbar ke DPR RI.

"Dalam keterbatasan wewenang yang dimiliki DPD, empat anggota DPD selalu mengawal proposal DPID yang diajukan oleh seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI," kata Irman, saat menerima kunjungan Banggar DPRD Kabupaten Agam, dipimpin Wakil Ketua DPRD Agam Lazuardi Erman, di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/6). Di kesempatan itu, Irman didampingi anggota DPD asal Sumbar, antara lain Emma Yohana dan Alirman Sori.

Hanya saja, menurutnya pula, dalam sistem penyusunan APBN, DPD hanya punya hak untuk memberikan pertimbangan. "Kata akhir tetap berada di tangan DPR. Dari sisi pertimbangan DPD, idealnya APBN itu diserahkan ke daerah sekitar 50 persen, karena pemerintah pusat pada era otonomi ini hanya menangani lima hal tertentu saja," ujarnya.

Irman juga lantas mengungkap rahasia umum tentang perilaku Banggar DPR yang selalu menempatkan DPID sebagai komoditi 'bajakan'. "Sudah jadi rahasia umum, Banggar DPR selalu menjadikan DPID sebagai bajakan. Kalau setor di muka, DPID cepat cairnya. Inilah yang dialami oleh Kabupaten Pesisir Selatan dan Tanah Datar, yang harus kehilangan DPID miliaran rupiah karena disebut-sebut fee-nya tidak dikeluarkan di depan. Padahal di Banggar DPR itu sendiri juga ada beberapa anggota DPR Dapil Sumbar. Tapi tetap saja kecolongan," ungkap Irman.